Mas Dhito Ajak Masyarakat Perangi Rokok Ilegal

Kediri - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyebutkan, rokok ilegal dapat merugikan negara. Pasalnya dari pajak rokok, dapat digunakan untuk pembangunan daerah. 

Hal ini diungkapkanya pada sosialisasi ketentuan di bidang cukai 2024 Desa Toyoresmi Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Selasa (30/7/2024) pukul 10.40 WIB.

Baca juga: Endro Suswantoro Yahman: Pemerintah Daerah Perlu Jalin Kerja Sama dengan Penyelenggara Pemilu Lakukan Validasi Kependudukan

Menurutnya, dari pendapatan rokok yang kepada pemerintah, dapat digunakan di beberapa sektor pembangunan seperti kesehatan, infrastruktur dan pendiidikan. 

Pihaknya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kediri untuk berperan aktif mencegah sekaligus memerangi peredaran rokok ilegal di wilayahnya. 

Baca juga: Kemendagri Dorong Pengembangan Potensi dan Peningkatan Ekonomi Kota Melalui MFSA dan PIMA

“Sudahlah itu menimbulkan penyakit, pajaknya tidak masuk ke pemerintah, ” tegas bupati yang akrab disapa Mas Dhito tersebut. 

Dikatakan Mas Dhito, dewasa ini selain dilapak-lapak offline, di market place online juga disinyalir adanya transaksi rokok ilegal tersebut. 

Baca juga: Kades Gogorante Fokus Selesaikan Program yang Belum Selesai dan Sukseskan Program PTSL

Menanggapi hal ini, orang nomor satu di Kabupaten Kediri ini menyebutkan pihaknya tengah menyiapkan skema bersama pihak terkait untuk mengurai persoalan transaksi rokok ilegal online ini. 

“Offline kita bisa tangani, karena online yang perlu di pantau. Karena kalau online transaksinya dari handphone ke hanphone, ” jelas Mas Dhito. 

Baca juga: Ketua Umum SMSI Firdaus: Perusahaan Pers Berharap Kabinet Baru Mampu Menjaga Stabilitas Nasional

Plt Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono menambahkan dalam mengatasi peredaraan rokok ilegal, pemerintah daerah bekerjasama dengan kepolisian, kejaksaan dan beacukai untuk melakukan operasi. 

Selama ini, laporan yang masuk akan diproses dan kemudian akan dilakukan peninjauan lapangan. pihaknya menyebutkan, sebulan terakhir terdapat 4 laporan masuk dan ditemukan 2 kasus. 

Baca juga: Kawal Pemilu, Petugas Ini Mengaku Bangga Terlibat

“Jika melanggar, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku, ” tandasnya.